Menjaga Kedualatan dan Kekayaan Bahari

( Dimuat Media Cetak Haluan Riau, Edisi 13 Desember 2011)

Oleh : Josh Dowel

 

Pada masa penjajahan oleh Belanda  melalui Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie1939 (Staatsblad 1939 No. 422) atau yang biasa disingkat dengan Ordonantie 1939, wilayah laut dalam suatu pulau di Nusantara memiliki ketetapan hukum yang diakui secara internasional. Ordonantie 1939 menetapkan bahwa jarak laut teritorial bagi tiap-tiap pulau sejauh tiga mil. Ordonantie 1939 ini berlaku hingga pasca kemerdekaan. Pemikiran untuk mengubah Ordinantie 1939 didasari pada  pandangan  tidak terjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah oleh laut bebas.

Dengan menggunakan ’asas archipelago’ sebagai dasar hukum laut, Indonesia  memperjuangkan sebagai  negara kepulauan atau ’archipelagic state’. Perjuangan ini merupakan suatu teroboson dalam sejarah hukum laut dan hukum tata negara di dunia. Melalui deklarasi Djuanda yang berisi: a)segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia b).Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedartidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia c). Batas teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung pulau terluar pada pulau-pulau negara Indonesia  Deklarasi Djuanda merupakan  azas perjuangan  untuk mendapatkan legalitas  secara internasional dalam rangka proses integrasi nasional Indonesia sebagai negara kepuluan. Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada 1982 akhirnya diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.  Mempertegas itu Pemerintah meneterbitkan  UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh Presiden Soharto dimulai tahun 1999 mencanangkan bahwa 13 Desember sebagai ditetapkan sebagai Hari Nusantara. Penetapan itu dipertegas dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001, sehingga pada 13 Desember telah resmi menjadi Hari Perayaan Nasional.

Makna Deklarasi Djuanda

Pengakuan secara internasional telah memberikan tambahan luas wilayah laut sekitar 5,8 juta km2 dan Zona Ekonomi Ekseklusf (ZEE) seluas 200 mil laut ke arah laut terbuka di ukur dari garis dasar. Makna strategis yang terkandung dalam deklarasi dan pengakuan internasional  ini adalah  pertama, adanya perubahan dalam paradigma wawawasan Nusantara. Jika sebelumnya kita memandang laut sebagai pembatas atau pemisah antar pulau karena adanya zona laut bebas di dalamnya, maka dengan deklarasi ini menjadikan laut sebagai pemersatu dan perekat pulau-pulau dalam wilayah kedaulatan Negara Indonesia. Kedua,  Sebagai negara kepuluan terbesar di dunia (the largest archipelagic country in the world), memiliki potensi ekonomi nasional melalui kelautan untuk dapat dipergunakan demi kepentingan masyarakat seluas-luasnya.

Kebijakan Kelautan dan Pemerintah

Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat besar.  Baik itu dari sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable)  seperti perikanan, terumbu karang, rumput laut,  dan  yang tidak dapat diperbaharui (no renewable)  seperti migas, bahan tambang serta mineral lainnya dan jasa-jasa lingkungan khususnya pariwisata bahari.   Pada tahun 2009 , potensi yang dapat dihasilkan dari laut Indonesia  diperikrakan mencapai 14,994 trilyun (kompas.com 6/11/2009).

Membicarakan masa depan pembangunan kelautan tidak hanya menyangkut masalah sumberdayanya, melainkan menyangkut kinerja birokrasi yang mengelola dan menjalankan institusi negara dalam bidang kelautan serta kebijakan politik pemerintah maupun lembaga polittik dalam rangka mengelola bidang kelautan untuk kesejahteraan bangsa yang memiliki wilayah perairan 2/3 dari luas wilayahnya. Pembangunan kelautan selama ini masih belum menjadi arus utama (mainstream) pembangunan nasional, padahal Indonesia memiliki potensi kelautan yang besar (Prof Dr. IrTridoyo Kusumastanto MS, Indonesia Ocean Governance Policy :2010 )

Terlebih jika kita berbicara tentang program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.  Maka tak salah jika kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini belum berpihak rakyat kecil, Sebagaimana juga diutarakan oleh  Prof Dr. IrTridoyo Kusumastanto MS,”Secara global kebijakan makro ekonomi Indonesia terkesan lebih berorientasi pada ekonomi pasar bebas yang dicirikan dengan privatisasi, liberalisasi perdagangan, penghapusan kebijakan subsidi, kurang berpihak pada ekonomi rakyat dan kurang mendorong pembangunan sektor riil… Sejauh ini birokrasi dalam bidang kelautan maupun bidang lainnya baik di level upper structural, middle structural maupun bottom structural terkungkung dalam suasana birokrasi yang kaku sehingga sense of crisis individu yang dimiliki tidak dapat diaktualisasi dalam institusi dan bahkan terdapat proses pengelolaan pembangunan yang memungkinkan munculnya para pencari rente ekonomi (rent seeking) melalui mekanisme proyek di pusat maupun daerah tanpa tindakan kongkrit yang berarti untuk mengatasi hal tersebut… Dengan demikian dampak kebijakan-kebijakan pemerintah kerapkali tidak terukur untuk menghasilkan output yang telah digariskan misalnya: apa output pemberantasan illegal fishing pada perikanan nasional?. Hal lain adalah kalangan birokrasi belum mampu berperan dalam mempengaruhi kebijakan makro nasional baik secara individual kementerian maupun beberapa kementerian yang terkait dalam pembangunan kelautan .

Meskipun telah memiliki Departemen Kelautan, akan tetapi kebijakan-kebijakan nasional pembangunan masih belum berpihak pada sektor kelautan itu sendiri . Hal ini dapat terlihat dari kerugian negara  sektor  ini sebesar 218 trilyun  di tahun 2011 . Kerugian negara ratusan triliun itu bukan hanya akibat illegal fishing, tapi juga illegal licence /perizinan (detiknews.com; 5/8/2011)

Pertegas Posisi Strategis Indonesia

Puncak perayaan ke-12 Hari Nusantara, 13 Desember mendatang akan dilaksanakan di Kota Dumai, Riau. Pertanyaannya adalah  mengapa   perayaan itu dilaksanakan di  Riau? Setidaknya dari harian media Indonesia dapat dijawab dari pengamat hubungan internasional Universitas Riau Ahmad Jamaan kepada Media Indonesia yang mengatakan,” Riau yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka mempertegas posisi strategis Indonesia di jalur lintas terpadat dunia Internasional…Perayaan peringatan Hari Nusantara di Selat Malaka mempunyai arti  penting jika dikaitkan dengan situasi Internasional saat ini. Patroli militer di kawasan itu akan mempertegas posisi Indonesia di zona panas kawasan Laut China Selatan antara Amerika Serikat dan China (mediaindonesi.com).

Dalam merayakan hari nusantara  tahun 2011 ini seyogyanya negara memandang kelautan tidak saja  sebagai sumber pembangunan .  Pemerintah harus   lebih  meningkatkan peran Tentara Nasional Indonesia sebagai penjaga kedualatan laut Indonesia.  Sifat pembangunan kelautan itu sendiri tidak lepas dari gangguan keamanan dari pihak luar  yang mengancam kedaulatan wilayah.  Peran Kekuatan ABRI  dapat disenergikan dengan pembangunan kelautan. Sudah sepatutnya anggaran belanja terhadap pertahanan ini diperbesar dalam rangka pengamanan  wilayah  NKRI  beserta aset aset negara.

Parade militer dalam perayaan ini ingin menunjukkan keberadaan Bangsa ini kepada bangsa luar bahwa Indonesia serius untuk mempertahankan wilayah di seluruh Indonesia dan menjaga kekayaaan alam yang begitu melimpah.

 

Penulis Adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

(GMNI) Kota Pekanbaru

Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau

 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: