SELAMATKAN PAPUA SELAMATKAN BANGSA INDONESIA

Oleh : JOSH DOWEL

Meningkatnya eskalasi keamanan di Papua akhir-akhir ini, yang diakibatkan permasalahan front bersenjata dari kelompok sipil bersenjata di Puncak Jaya maupun Timika, termasuk akumulasi hasil Kongres Rakyat Papua III di Jayapura. Menambah sejarah buruk Pemerintah Indonesia dalam penanganan konflik Papua yang tidak kunjung selesai.

Papua merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari NKRI , perjuangan pembebasan Irian Barat dari Kolonial Belanda berlangsung cukup lama yakni sejak KMB (1948) sampai dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera1962). Perjuangan secara politik dilakukan melalui perundingan secara langsung dengan Belanda, diplomasi lewat PBB, gerakan pemogokan, dan nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia. Konfrontasi secara militer, dicetuskan melalui rapat umum di Yogyakarta. Sangat disayangkan apabila Papua dilarutkan dengan konflik gonjang ganjing sejarah masa lalu  yang notabene hanyalah obat pereda yang digunakan kelompok tertentu yang tidak disadari turut mengamankan kepentingan modal untuk tetap aman berinvestsasi di Papua.

Ditengah maraknya upaya-upaya untuk makin membedakan Papua dengan Indonesia yang bertujuan untuk memisahkan Bumi Cendrawasih tersebut dengan NKRI,  pemerintah telah melakukan serangkaian program yang merupakan bagian dari rencana pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2001. Pemberian Otsus tersebut juga ditunjang oleh dana dalam jumlah besar. Namun disayangkan dana yang dikucurkan pada tahun 2001 hingga 2011, dengan total berjumlah Rp 28 triliun lebih tersebut, hingga kini belum memberikan perubahan signifikan bagi rakyat Papua.

Berdasarkan penelitian dan  kajian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),  diketahui ada empat permasalahan yang menyebabkan Papua rawan bergejolak. Pertama, marjinalisasi terhadap masyarakat asli Papua. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan yang dialami masyarakat dalam hubungan daerah dengan pusat. Kedua, kegagalan pembangunan yang bisa dilihat dari ketidaksetaraan hasil pembangunan, padahal daerah itu kaya hasil tambang. Yang ketiga persoalan status politik Papua, dan keempat masalah pelanggaran        HAM. Isu-isu sensitif seperti pelanggaran HAM, bisa menjadi ’jualan yang efektif’ gerakan sparatis bahwa mereka tidak nyaman berada dalam NKRI karena tidak ada keadilan dalam mengusut tuntas kasus HAM. Oleh karenanya harus ada penyelesaian dengan pengadilan langsung dan terbuka bagi pelaku pelanggaran HAM.

Papua yang sangat kaya akan sumber daya alamnya justru masyarakatnya miskin, ini dibuktikan dengan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi baik didalam pembangunan maupun ekonomi rakyat Papua hingga saat ini. Aktivitas pertambangan PT Freeport McMoran Indonesia (Freeport) di Papua, dimulai sejak tahun 1967 hingga saat ini, justru tidak memajukan Papua dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.

Sejak awal kehadiran PT FI di Mimika (Kontrak Karya I, 7 April 1967) telah memicu konflik-konflik baru, utamanya dengan masyarakat adat setempat (Suku Amungme dan Komoro). Perlakuan yang tidak akomodatif dari pemerintah dan PT FI terhadap tuntutan masyarakat setempat mengakibatkan protes-protes yang terus-menerus baik dilakukan secara terbuka maupun secara laten.

Masalah pengelolaan kekayaan alam dan pendistribusian kekayaan yang tidak merata dan tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat di wilayah tempat kekayaan alam itu berada sebenarnya bukan khas masalah Papua. Masalah itu juga dialami oleh semua wilayah negeri ini, bahkan yang di pulau Jawa sekalipun. Daerah Cepu, Cikotok, Indramayu dan lainnya yang disitu minyaknya disedot dan atau emasnya dikeruk, masyarakatnya juga tidak bisa menikmati hasil dari kekayaan alam di wilayah mereka itu. Banyak masyarakat di daerah itu yang masih didera kemiskinan dan keterbelakangan. Sebabnya tidak lain karena kebijakan pengelolaan perekonomian ala kapitalis yang menyerahkan kekayaan alam itu kepada swasta dan terutama asing. Sehingga pihak swasta asing itulah yang paling menikmati hasil dari kekayaan yang merupakan milik rakyat negeri ini secara keseluruhan itu.

Maka selama pengelolaan kekayaan alam masih menggunakan model ekonomi kapitalisme maka keadaan ketidakadilan ekonomi semacam itu akan terus terjadi. Kekayaan negeri tatap tidak akan terdistribusi secara merata. Kesenjangan akan tetap menganga. Karena itu kemerdekaan bukanlah solusi untuk menghilangkan ketidakadilan ekonomi itu. Malah kemerdekaan bisa menjadi pintu yang lebih lebar bagi penetrasi lebih dalam bagi pengelolaan ekonomi menurut model kapitalisme. Apalagi jika kemerdekaan itu atas belas kasihan (bantuan) asing, dalam hal ini misalnya Inggris atau eropa pada umumnya dan Australia. Dengan mereka keberadaan AS dengan perusahaan multinasionalnya tidak serta merta bisa diakhiri, sebaliknya dengan merdeka justru membuka ruang bagi masuknya kepentingan Inggris (Eropa) dan Australia. Itu artinya dengan merdeka, justru Papua justru makin menjadi jarahan pihak asing. Dan hampir dapat dipastikan bahwa model pengelolaan ekonominya juga akan tetap model kapitalisme dan karenanya penjarahan kekayaan bumi Papua nantinya justru akan makin merajalela.

Proklamasi adalah puncak perjuangan yang dilakukan oleh para pendiri bangsa. Pada hakikatnya, proklamasi adalah simbol terlepasnya segala belenggu penjajahan yang telah lama dirasakan. Akan tetapi, setelah proklamasi bukan berarti Indonesia lepas dari segala permasalahan. Perjuangan awal kemerdekaan setelah proklamasi justru menjadi batu ujian sejauh mana perjuangan dan kesadaran berbangsa dari setiap rakyat. Dengan demikian mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI adalah tugas semua elemen bangsa sebagaimana telah direbut oleh para pendiri bangsa kita.  Pemerintah  juga sebagai pemegang kebijakan harus lebih serius memperhatikan dan meningkatkan kesejahtera Papua. Turut menyertakan lembaga-lembaga international untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan kedaulatan wilayah NKRI bukanlah solusi yang tepat, malah akan menimbulkan kekacauan yang akan berlarut-larut. Merivisi kontrak-kontrak perusahaan asing yang ada di Indonesia merupakan langkah awal yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia terutama dalam permasalahan Papua dengan PT Freeport Indonesia.  Penting ditekankan bahwa urgensi Papua di dalam NKRI bukan karena di perut buminya tersimpan kekayaan mineral yang sangat besar atau hutannya yang ditumbuhi kayu kualitas terbaik, akan tetapi oleh karena Papua adalah bagian dari NKRI. Oleh sebab itu, kalaupun umpama Papua tidak memiliki apa-apa, ne­gara berkewajiban mengembangkan dan menjaganya agar tetap berada di dalam pangkuan Ibu Pertiwi. De­ngan demikian, pendekatan kesejahteraan dan keadilan adalah sesuatu yang memang harus dilakukan.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: