PENDIDIKAN MAHAL : LIBERALISME ALA KAPITALIS

OLEH : JOSH DOWEL

Penyelenggaraan pendaftaran ulang Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 2011 telah selesai. Jumlah peserta yang lolos SNMPTN mencapai 118.233 orang dari 540.953 orang yang mendaftar. Daya tampung PTN tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya berjumlah 96.684 kursi. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah menyebutkan bahwa, jumlah total mahasiswa yang diterima melalui SNMPTN akan mengisi 60% dari total daya tampung 60 PTN yang ada di seluruh Indonesia. Adapun 40 persennya akan diterima melalui jalur mandiri oleh masing-masing PTN yang biayanya sangat mahal.

Terbatasnya daya tampung perguruan tinggi itu sebenarnya bukan masalah pertama bagi lulusan SMU, tetapi masalah yang paling urgen adalah mahalnya biaya. Jenjang pendidikan tinggi yang seharusnya bisa dinikmati oleh semua kalangan, ternyata hanyalah khayalan belaka. Mahalnya biaya membuat mereka yang kurang mampu mengurungkan cita-cita mengecap pendidikan tinggi. Wajar jika sekitar 60 % lulusan SMU mengaku tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan lebih memilih untuk mencari kerja.

Mahalnya biaya sekolah di perguruan tinggi bisa dilihat dari besarnya biaya masuk dan SPP tiap semesternya. SPP atau biaya operasional yang harus dibayar oleh mahasiswa di PTN banyak yang mencapai 5 juta persemester bahkan tidak sedikit yang jauh lebih besar dari angka itu. Sementara untuk uang masuk rata-rata mencapai puluhan juta bahkan untuk fakultas tertentu (kedokteran dan manajemen/bisnis) bisa lebih dari 100 juta. Parahnya lagi, biaya masuk yang begitu tinggi ternyata tidak juga sepadan dengan kualitas yang dihasilkannya, sehingga masih banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur.

Memang anggaran untuk fungsi pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN yang tahun ini sebesar 248 triliun (20,2 % APBN). Dari jumlah itu, 158 triliun (60%) ditransfer ke daerah. Hanya 89 triliun yang dikelola pemerintah pusat yang disebar untuk 18 kementerian/lembaga. Yang dikelola Kemdiknas sendiri hanya 55 triliun yang dibagi untuk program pendidikan dasar 12,7 triliun (23%), pendidikan menengah 5 triliun (9,1%), dan pendidikan tinggi 28,8 triliun (51,9%). Anggaran Dikti (pendidikan tinggi) itu termasuk di dalamnya PNBP (penerimaan negara bukan pajak), sehingga terlihat sangat besar. Dan semua jumlah itu sebagian besarnya untuk gaji guru dan dosen.

Inilah pangkal masalah mahalnya biaya pendidikan itu. Yaitu negara ini menggunakan paradigma kapitalisme dalam mengurusi kepentingan dan urusan rakyat termasuk pendidikan. Ideologi Kapitalisme memandang bahwa pengurusan rakyat oleh Pemerintah berbasis pada sistem pasar (market based system). Artinya, Pemerintah hanya menjamin berjalannya sistem pasar itu, bukan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dalam pendidikan, Pemerintah hanya menjamin ketersediaan sekolah/PT bagi masyarakat, tidak peduli apakah biaya pendidikannya terjangkau atau tidak oleh masyarakat. Pemerintah akan memberikan izin kepada siapa pun untuk mendirikan sekolah/PT termasuk para investor asing. Anggota masyarakat yang mampu dapat memilih sekolah berkualitas dengan biaya mahal. Yang kurang mampu bisa memilih sekolah yang lebih murah dengan kualitas yang lebih rendah. Yang tidak mampu dipersilakan untuk tidak bersekolah.

Kebijakan minimalisasi pembiayaan pendidikan oleh negara itu diantaranya merupakan bagian dari agenda penjajahan. Di dalam Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) disebutkan, “Utang-utang untuk reformasi kebijakan memang merekomendasikan sejumlah langkah seperti privatisasi dan pengurangan subsidi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja publik”.

Persoalan ini memerlukan perhatian yang serius. Sebab, biaya pendidikan yang tinggi akan menimbulkan gap sosial dan ekonomi di masyarakat yang bisa menjebak negara masuk pada masalah yang jauh lebih rumit. Masalah yang paling krusial adalah penyelenggaraan pendidikan yang cenderung dikembangkan sebagai kegiatan bisnis. Hal itu terlihat dari banyaknya pengusaha yang tertarik menanamkan uangnya di lembaga pendidikan. Di kalangan masyarakat, juga tertanam pandangan memasuki pendidikan sebagai investasi individu atau keluarga. Yang lebih memprihatinkan adalah masih adanya pandangan mementingkan ijazah, bahkan diperjual-belikan, dibandingkan peningkatan kapasitas dari proses pendidikan.

Pendidikan tidak dimaknai secara luas sebagai pembangunan manusia bagi bangsa ini. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terabaikan oleh pertimbangan komersial. Dunia pendidikan semestinya diarahkan perkembangannya untuk memajukan peradaban bangsa ini. Pemerintah dibentuk justru untuk mengambil bagian dari peran pengembangan pendidikan yang berkeadilan dengan membuka peluang bagi mereka yang kurang mampu. Hal ini penting, karena kualitas dan capaian pendidikan sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai korelasi besar dalam bidang kesehatan, ketertiban, ekonomi, teknologi, bahkan demokratisasi.

Selama ini sudah terlalu banyak masalah mahalnya pendidikan dibicarakan, justru sekarang saatnya untuk bertindak memperbaiki keadaan. Sistem anggaran pendidikan harus diperbaiki di tingkat nasional maupun daerah, agar perguruan tinggi juga bisa dijangkau oleh mereka yang cukup cerdas tapi tak berduit.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: